Pencarian Korban Tengelam Hari Ke 2

Pencarian Korban Tenggelam di Kecamatan Hu'u Hari 1

PERAN PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN LEMBAGA USAHA DALAM PB

Pada saat ini sudah mulai umum diterima kredo bahwa penanggulangan bencana (PB) merupakan urusan semua pihak. Hal itu merupakan gelombang perubahan paradigma dari disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007). Tentu saja upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB) mesti dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan demi ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Peran berbagai pihak dalam penyelenggaraan PB  ,Ada tiga pilar pelaku PB, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga usaha. Peran ketiga pelaku itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peran pemerinta dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal  5, Pasal 6 dan Pasal 7; peran masyarakat diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27; dan peran lembaga usaha diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29,”

Dengan mengacu kepada UU 24/2007  tentang proses dan peran berbagai pihak dalam penyelenggaraan PB. Disini bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Pengertian penyelenggaraan PB (disaster management) adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan tujuan penyelenggaraan PB adalah menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. Skema penyelenggaraan PB secara umum dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu pra bencana, saat bencana dan pascabencana. Alur penyelenggaraan PB secara lengkap dapat dibaca di bawah ini.

Visi PB adalah untuk mewujudkan ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Sedangkan misi PB adalah (1) Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui PRB, (2) Membangun sistem PB yang handal, dan (3) Menyelenggarakan PB secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. peran masing-masing pihak, meliputi pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga usaha, dan masyarakat.

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan PB. Secara khusus tanggung jawab itu dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pemerintah pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat pemerintah daerah.

Tugas BNPB antara lain (1) Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap PB, (2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan PB, (3) Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat, (4) Melaporkan penyelenggaraan PB kepada Presiden 1 kali per bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, (5) Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional, (6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), (7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan (8) Menyusun pedoman pembentukan BPBD.

Sementara itu tugas BPBD antara lain (1) Memberikan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap PB, (2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan PB, (3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana, (4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap (protap) PB, (5) Melaksanakan penyelenggaraan PB di wilayahnya, (6) Melaporkan penyelenggaraan PB kepada kepala daerah 1 kali per bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam  kondisi darurat bencana, (7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, (8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan (9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peran Masyarakat

Masyarakat terdiri dari individu-individu dan kelompok-kelompok. Di dalam UU 24/2007 tidak ada definisi khusus tentang masyarakat, tapi pengertian masyarakat itu secara umum terdapat dalam  terdapat dalam pengertian “setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.” Di dalam penyelenggaraan PB ada hak dan kewajiban masyarakat.

Masyarakat (setiap orang) berhak untuk (1) Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya kelompok masyarakat rentan bencana, (2) Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan, (3) Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan, tentang kebijakan PB, (4) Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan, (5) Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya, (6) Melakukan pengawasan, (7) Mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (khusus kepada yang terkena bencana), dan (8) Memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Sementara itu kewajiban masyarakat adalah (1) Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, (2) Memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, (3) Melakukan kegiatan penanggulangan bencana, dan (4) Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang PB.

Secara nyata peran masyarakat itu terlibat pada pra bencana, saat bencana, dan pascabencana. Peran masyarakat pada saat pra bencana antara lain (1) Berpartisipasi pembuatan analisis risiko bencana, (2) Melakukan penelitian terkait kebencanaan, (3) Membuat Rencana Aksi Komunitas, (4) Aktif dalam Forum PRB, (5) Melakukan upaya pencegahan bencana, (6) Bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi, (7) Mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya PRB, dan (8) Bekerjasama mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Peran masyarakat pada saat  bencana antara lain (1) Memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD atau iInstansi terkait, (2) Melakukan evakuasi mandiri, (3) Melakukan kaji cepat dampak bencana, dan (4) Berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya.

Sementara itu peran masyarakat pada saat pascabencana adalah (1) Berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, dan (2) Berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana umum.

Peran Lembaga Usaha

Lalu bagaimana dengan peran lembaga usaha dalam PB? Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan PB, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. Dalam aktivitasnya lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Lembaga usaha juga berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan PB serta menginformasikannya kepada publik secara transparan. Selain itu lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam PB.

Peran nyata lembaga usaha juga terlibat pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Peran lembaga usaha pada saat pra bencana antara lain (1) Membuat kesiapsiaagaan internal lembaga usaha (business continuity plan), (2) Membantu kesiapsiagaan masyarakat, (3) Melakukan upaya pencegahan bencana, seperti konservasi lahan, (4) Melakukan upaya mitigasi struktural bersama pemerintah dan masyarakat, (5) Melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya PRB, (6) Bekerjasama dengan pemerintah membangun sistem peringatan dini, dan (7) Bersinergi dengan Pemerintah dan LSM/Orsosmas mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Sementara itu peran lembaga usaha pada saat bencana antara lain (1) Melakukan respon tanggap darurat di bidang keahliannya, (2) Membantu mengerahkan relawan dan kapasitas yang dimilikinya, (3) Memberikan dukungan logistik dan peralatan evakuasi, dan (4) Membantu upaya pemenuhan kebutuhan dasar.

Sedangka peran lembaga usaha pada saat pascabencana antara lain (1) Terlibat dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, (2) Membantu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kapasitasnya, dan (3) Membangun sistem jaringan pengaman ekonomi.

Di dalam penyelenggaraan PB juga dikenal adanya jejaring dari para pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana. Walaupun tidak secara khusus diatur dalam UU 24/2007 tapi dalam praktik jejaring tersebut diakomodasi dan dilaksanakan dengan membentuk forum (platform) baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat basis, dan tematik. Di tingkat nasional ada Platform Nasional PRB (Planas PRB), Forum Masyarakat Sipil, Forum Lembaga Usaha, Forum PerguruanTinggi PRB (FPT PRB), Forum Media, Forum Lembaga Internasional.

Data Terbaru,7 Maret 2018

PRESS RELEASE BENCANA BANJIR DOMPU

Update Data banjir dompu.

tanggal 6 maret 2017 Pukul 19;00:

1. fakta - fakta :

a. Pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 pukul 16.45 wita telah terjadi banjir di Wilayah Kec. Dompu dan Kec. Woja akibat ketinggian air banjir mampu melewati tanggul sungai yang ada dipesisir bantaran sungai Rabalaju dan menggenangi rumah masyarakat dan fasilitas umum.

b. banjir terjadi di sebabkan oleh besarnya curah hujan di bagian utara wilayah Kec. Dompu dan  sekitarnya mulai pukul 14.40 wita hingga pukul 16.20 wita.

c.   pukul 16.45 wita air banjir mulai masuk ke permukiman dengan melewati tanggul bantaran sungai rabalaju.

d.   pukul 16.50 wita warga yang tinggal didekat bantaran sungai rabalaju kaget dengan masuknya air banjir dan warga langsung melakukan evakuasi barang rumah tangga yang bisa diselamatkan.

e.   pukul 17.00 wita anggota BPBD Kab. Dompu, Anggota Kodim 1614/Dompu, Polres Dompu, Subden III Den A Brimob Dompu, Sat Pol PP Dompu serta pemerintah terkait bersama warga melakukan evakuasi barang-barang rumah tangga warga.

f.   Fasilitas umum yang tergenang adalah lokasi RSU bagian utara UGD dan sal belakang RSU, SMP yayasan sakinah desa Wawonduru, SD Impres Soriwono kelurahan potu. Kerusakan yang di timbulkan adalah jebolnya tanggul sungai laju di lingkungan soriwono kelurahan potu.

f.   adapun Wilayah yang terendam banjir sbb  :

1). kec. Dompu  :

a. dusun Kareke, Desa Karake.

b. lingk. Parapimpi, Kel. Potu.

c. lingk. Magenda, Kel. Potu.

d. lingk. Potu, Kel. Potu.

e. lingk. Sori Wono, Kel. Potu.

e. lingk. Kampo Rato, Kel. Karijawa.

f. lingk. Karijawa selatan, Kel. Karijawa.

g. kelurahan kandai satu
h.Kel.Bada 

2). kec. Woja  :

a. lingk. Dore Kel. Simpasai.

b. lingk. Kandai Dua Timur, Kel. Kandai Dua.

c. lingk. Kandai Dua Barat, kel.  Kandai Dua.

d. dusun Ratobaka, Ds. wawonduru.

e. dusun Wawonduru, Ds.wawonduru.

3). diperkirakan jumlah rumah yang digenangi air banjir :

1. desa Kareke diperkirakan 50 rumah.

2. kel. Potu 500 rumah.

3. kel. Karijawa diperkirakan 20 rumah.

4. kel. simpasai diperkirakan 150 rumah.

5. kel. Kandai Dua diperkirakan 300 rumah.

6. desa Wawonduru diperkirakan 380 rumah.

7. kel. Kandai satu diperkirakan 18 rumah
8.Kel.Bada 84 Rumah

4).  Kerugian material untuk kel. Potu dari Keterangan Lurah potu Drs. Firmansyah yakni lebih kurang Rp. 600 Juta dan kerugian material di Wilayah yang lainnya belum dapat diperkirakan karena semua rumah warga digenang air dan untuk korban jiwa Nihil.

5). pukul 19.18 wita wita banjir sudah sudah mulai surut khusus di kecamatan Dompu dan pukul 21.05 wita banjir surut di kecamatan woja

6). Upaya yang dilakukan :

1.   Mulai dari tanggal 5 Maret 2018 kemarin saat kejadian, BPBD Kabupaten berkoordinasi dengan BPBD Provinsi NTB tentang langkah langkah yang di upayakan.

2.  Pukul 18.25 wita dilaksanakan rapat koordinasi Pimpinan SKPD (eselon 2 - eselon 3) di rumah dinas Sekda Kabupaten Dompu untuk memobilisasi bantuan tanggap darurat yang menghasilkan kesepakatan :

          -  Upaya evakuasi orang/barang harus tetap di upayakan

-  Upaya distribusi nasi bungkus, air minum dan makanan siap saji lain yang di perintahkan kepada

   setiap SKPD untuk segera dilaksanakan serta mobilisasi himbauan untuk masyarakat lain yang

   memiliki kemampuan (wilayah tidak terkena banjir) untuk membantu . Upaya ini sudah  

  dilaksanakan tadi malam baik secara  perseorangan maupun lembaga.

          -  Pengadaan dapur umum mulai tadi malam

          - Di instruksikan kepada SKPD Dinas kesehatan untuk segera membuka pos kesehatan dan

            pengobatan.

          - Di instruksikan kepada seluruh ASN SKPD, besok hari selasa tanggal 6 maret untuk semua turun ke

            lapangan membantu masyarakat

 3.   BPBD kabupaten Bima (Kabupaten tetangga) dengan personil 20 orang serta 1 unit mobil tangki 1

       unit mobil damkar dan mobil rescue tiba di dompu jam 19.30 wita untuk membantu.

 4.  Tanggal 6 maret 2017 hari ini, dilaksanakan pembersihan lumpur dan penyedotan air tergenang di 

       rumah rumah warga, dengan peralatan pompa, mobil tangki, mobil damkar, water canon polres

       dompu dan giat masih berlangsung sampai saat ini.

 5.   Jumlah bantuan logistik serta makanan siap saji terdistribusi lancar, baik dari dapur umum Dinas Sosial kab. Dompu, PKK/GOW,  logistik dari BPBD Prov, bantuan dari Pemda Bima (BPBD Bima), Kota Bima (BPBD Kota Bima) dan organisasi kemasyarakatan lain baik secara lembaga maupun secara perseorangan.

      Jumlah bantuan yang terdata dan di salurkan sampai dengan saat ini adalah :

no	Jenis barang	volume	Sumber bantuan	Kondisi barang saat ini
1.	Peralatan dapur	25 paket	BPBD Prov	di posko BPBD Dompu
2.	Kids ware	25 paket	BPBD Prov	di posko BPBD Dompu
3.	Tenda gulung	15 Lbr	BPBD Prov	di posko BPBD Dompu
4.	Paket kesehatan keluarga	20 paket	BPBD Prov	di posko BPBD Dompu
5.	Family Kit	25 pkt	BPBD Prov	di posko BPBD Dompu
6.	Perlengkapan makan	30 pkt	BPBD Prov	di posko BPBD Dompu
7	Paket rekresional	30 pkt	BPBD Prov	di posko BPBD Dompu
8	Perlengkapan sekolah	100 pkt	BPBD Prov	di posko BPBD Dompu
9	Mie instan	150 dus	BPBD Prov	di posko BPBD Dompu
10	Air mineral/ gelas	150 dus	BPBD Prov	di posko BPBD Dompu
11	selimut	100 lbr	BPBD Prov	di posko BPBD Dompu
12	Mie instan	200 dus	GOW kota bima	di posko BPBD Dompu
13	Air mineral/gelas	100 dus	GOW kota bima	di posko BPBD Dompu
14	Nasi bungkus	1000 bks	GOW kota bima	terdistribusi
15	Air mineral/gelas	15 dus	Wanita islam	di posko BPBD Dompu
16	Mie instan	6 dus	Wanita islam	di posko BPBD Dompu
17	Minuman Teh rio	3 dus	Wanita islam	di posko BPBD Dompu
18	sarung	1 dus	Wanita islam	di posko BPBD Dompu
19	Mie instan	10 dus	PWKI	di posko BPBD Dompu
20	telur	6 krat	PWKI	di posko BPBD Dompu
21	Air mineral/gelas	445 dus	BPBD Kota Bima	terdistribusi
22	Mie instan	145 dus	BPBD Kota Bima	terdistribusi
23	Nasi Bungkus	1350 bks	BPBD Kota Bima	terdistribusi
24	Pakaian layak pakai	4 krung	BPBD Kota Bima	terdistribusi

 5.  Memonitor dampak dan langkah penanganan bencana banjir serta mengikuti setiap perkembangan inventarisasi dampak kerusakan dan kerugian.

Demikian laporan sementara ini disampaikan sesuai dengan kondisi terkini.

Komando Tanggap Darurat

Kabupaten Dompu

TTD

H. Agus Bukhari SH, MSi

RISIKO BENCANA INDONESIA

RISIKO BENCANA INDONESIA

TERKAIT PENANGGULANGAN RESIKO BENCANA, BNPB PUSAT TINJAU DOMPU

DOMPUKAB.GO.ID – Dalam menanggulangi resiko bencana seperti banjir. Team Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat mekakukan monev di Kabupaten Dompu, Kamis (01/01/2018).

Team tersebut terdiri dari Dr. Fuadi Darwis, Mph.MARS, Bambang Munajdat, Rahmawati Husain, Phd, Heddy Agus Pritasa, SE, Dr. Ir. Didik Eko Budi Santoso dan Liris Mardiyanti.

Kedatangan Tim disambut Bupati Dompu diwakili Assisten Administrasi Umum Setda Dompu dan di dampingi kepala BPKAD, Kepala BPBD dan anggota Komisi III DRPD Dompu.

Melalui arahannya, Muhammad Amin, S.Sos Assisten Administrasi Umum berharap, BNPB dapat membantu pemerintah daerah dalam mengurangi resiko bencana, terutama banjir di beberapa Daerah Air dan Sungai (DAS) seperti di Sungai Laju, Sungai Silo, Sungai Soa, dan Sungai Rababaka.

Sementara itu, Ihwayuddin AK anggota Komisi III DRPD Dompu mengapresiasi komitment Tim Monev BNPB untuk membantu pemda dalam mengurangi resiko bencana. “Kami harapa kegiatan ini sebagai dasar dalam perumusan kebijakan ke depan,” ujarnya.

Ada pun titik yang direncanakan untuk ditinjau seperti sepanjang DAS di Lingkungan Kota Baru, Kampung Samporo, Magenda Potu, Kampung Sigi, Simpasai, Kandaidua, Wawonduru dan Montabaru.

Pada pertemuan tersebut juga disampaikan beberapa proposal untuk program penanggulangan resiko banjir ke depannya. HUMAS